Teori Pembagian Kekuasaan Juga Dikenal Dengan. Menurut uud negara republik indonesia tahun 1945 pembagian kekuasaan negara secara horisontal dilakukan di tingkat pemerintahan pusat dan juga pemerintahan daerah. Pembagian kekuasaan secara horisontal adalah pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga lembaga tertentu legislatif eksekutif serta yudikatif.
Dengan kekuasaan ketiga ia menghukum penjahat atau memutuskan pertikaian antar individu individu. Isi ajaran dari montesquieu tersebut didasarkan pada pemisahan kekuasaan separation of powers yang kemudian dikenal dengan istilah trias politica yang merupakan penyempurnaan dari teori pembagian kekuasaan yang dikemukakan oleh john locke. Ni matul huda juga berpendapat bahwa dengan adanya pergeseran kewenangan membentuk undang undang itu maka sesungguhnya ditinggalkan pula teori pembagian kekuasaan distribution of power dengan prinsip supremasi mpr menjadi pemisahan kekuasaan seperation of power dengan prinsip checks and balances sebagai ciri melekatnya.
Dengan kekuasaan ketiga ia menghukum penjahat atau memutuskan pertikaian antar individu individu.
Untuk mengefektifkan kekuasaan itu dalam ranah tetap efektif dalam pembatasan kekuasaan. Hal itulah yang kemudian menjadi hambatan bagi terciptanya pemerintahan yang. Pembagian kekuasaan secara horisontal adalah pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga lembaga tertentu legislatif eksekutif serta yudikatif. Berbeda dengan mekanisme pemisahan kekuasaan di dalam mekanisme pembagian kekuasaan kekuasaan negara itu memang dibagi bagi dalam beberapa bagian legislatif eksekutif dan yudikatif tetapi tidak dipisahkan.