close

Salah Satu Dampak Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Tidak Transparan Adalah

Kelas Belajar Online Bersama

Salah Satu Dampak Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Tidak Transparan Adalah. Untuk lebih jelas mengenai dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan simaklah uraian yang akan disajikan berikut ini. ΓΌ dengan adanya pemerintahan yang tidak transparan tentu memunculkan dampak atau akibat yang tidak baik.

Kalender Pendidikan Tiap Provinsi Dan Kabupaten Kota Seluruh Indonesia Pendidikan Kalender Kota
Kalender Pendidikan Tiap Provinsi Dan Kabupaten Kota Seluruh Indonesia Pendidikan Kalender Kota from id.pinterest.com

Salah satu dampak negatif atau akibat penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan adalah korupsi suatu perbuatan tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena adanya suatu pemberian. Terjadinya penyelenggaraan pemerintahan yang tidka transparan disebabkan banyak hal disamping faktor politik yang bersifat tertutup sehingga tidak memungkinkan partisipasi warga negara dalam mengambil peran terhadap kebijakan publik yang dibuat pemerintah. Menurut bank dunis good governance merupakan suatu konsep pada penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien penghindaran salah alokasi dan investasi yang langka dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrative menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework.

Perubahan landasan hukum tentang pemerintahan daerah mempunyai dampak yang besar dalam penyelenggaraan kekuasaan negara di daerah.

Sedangkan dalam arti sempit pemerintahan adalah badan atau lembaga yang mempunyai wewenang untuk melaksanakan kebijakan negara yang terdiri dari presiden wakil presiden dan para mentri atau cabinet. Untuk lebih jelas mengenai dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan simaklah uraian yang akan disajikan berikut ini. Dampak yang paling besasr terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan adalah korupsi. Perubahan landasan hukum tentang pemerintahan daerah mempunyai dampak yang besar dalam penyelenggaraan kekuasaan negara di daerah.