Peradilan Militer Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia Diatur Dalam Uu Nomor. Asas kebangsaan ini dianut oleh undang undang pidana indonesia yang diatur dalam pasal 5 dan pasal 7 kuhp. Dalam undang undang tersebut yang dimaksud dengan pengadilan adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi pengadilan militer pengadilan militer tinggi pengadilan militer utama dan pengadilan militer pertempuran.
Sistem peradilan militer di indonesia. Dalam lingkungan peradilan militer baik di dalam maupun di luar sidang mengenai perkara pidana atau perkara tata usaha. Asas kebangsaan ini dianut oleh undang undang pidana indonesia yang diatur dalam pasal 5 dan pasal 7 kuhp.
Dalam konteks menilai sistem peradilan pidana di indonesia menggunakan crime control model dan due process model maka perlu dijabarkan terlebih dahulu terhadap dua sistem hukum tersebut.
Salah satu prinsip negara hukum adalah adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan apapun itu kekuasaan kehakiman dijalankan oleh mahkama agung. Dalam lingkungan peradilan militer baik di dalam maupun di luar sidang mengenai perkara pidana atau perkara tata usaha. Peradilan militer diatur dalam uu no. Undang undang republik indonesia nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer.