Pengadilan Yang Menyelesaikan Sengketa Antara Warga Negara Dan Pejabat Tata Usaha Negara Adalah. Hal ini menjadi tugas dan wewenang peradilan tata usaha negara supaya pengadilan yang menyelesaikan sengketa adalah yang wilayah hukumnya mencakup tempat kedudukan tergugat. Tugas dan wewenang yang kedua adalah meneruskan sengketa yang timbul di bidang tata usaha negara ke pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara.
Tugas pengadilan tata usaha negara adalah memeriksa memutuskan dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tingkat pertama. Hal ini menjadi tugas dan wewenang peradilan tata usaha negara supaya pengadilan yang menyelesaikan sengketa adalah yang wilayah hukumnya mencakup tempat kedudukan tergugat. Dari ketentuan pasal tersebut beserta penjelasannya jelas bahwa kompetensi ptun adalah memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa tun.
Sengketa tata usaha negara yang dimaksud adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara.
Yang dimaksud dengan rakyat pencari keadilan adalah setiap orang baik warga negara indonesia maupun orang asing dan badan hukum perdata yang mencari keadilan pada peradilan tata usaha negara. Dari ketentuan pasal tersebut beserta penjelasannya jelas bahwa kompetensi ptun adalah memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa tun. Pasal 47 undang undang nomor 5 tahun 1986 menjelaskan bahwa peradilan bertugas dan berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Tugas pengadilan tata usaha negara adalah memeriksa memutuskan dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tingkat pertama.