Pemerintahan Daerah Berwenang Membuat Kebijakan Daerah Dengan Syarat Harus. Kedudukan yang setara bermakna bahwa di antara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar artinya tidak saling membawahi. Hubungan antara pemerintah daerah dan dprd merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan.
Wewenang pemerintah daerah yang satu dengan lainnya tentu saja berbeda karena berkaitan dengan karakteristik daerah yang ada tetapi masih berpegang pada asas asas pemerintahan daerah yang ada. Dilingkungan pemda diatur dengan peraturan kepala daerah. Hubungan antara pemerintah daerah dan dprd merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan.
Hal ini menyebabkan semua urusan pemerintahan daerah menjadi tugas dan kewenangan mutlak pemerintah daerah.
Kebijakan yang diambil daerah adalah dalam batas batas otonomi yang diserahkan kepadanya dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi yaitu norma standard dan prosedur yang ditentukan pusat. Berdasarkan kesepatakatan antara kepala daerah dengan dprd c. Pembuatan peraturan perda ini harus berpedoman pada pancasila uud 1945 seperti pada gambar. Dalam melaksanakan otonominya daerah berwenang membuat kebijakan daerah.