Pejabat Penegak Hukum Yang Kedudukannya Bukan Di Ibu Negara Ri Adalah. Menurut asas negara hukum semua warga negara yang melawan hukum harus berhadapan dengan hukum itu sendiri sebab semua warga negara a. Perlu ditekankan lagi menegakkan hukum berarti bersifat objektif dan tidak pandang bulu.
Perlu ditekankan lagi menegakkan hukum berarti bersifat objektif dan tidak pandang bulu. Sedangkan pejabat pemerintahan adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga yang menjalankan fungsi administratif belaka atau lazim disebut sebagai pejabat administrasi negara seperti menteri menteri sebagai pembantu presiden beserta aparatur pemerintahan lainnya di lingkungan eksekutif. Bab x pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
Menurut asas negara hukum semua warga negara yang melawan hukum harus berhadapan dengan hukum itu sendiri sebab semua warga negara a.
Kemudian di dalam pasal 2 uu 28 1999 dijelaskan siapa saja yang termasuk penyelenggara negara yaitu. Uud negara kesatuan republik indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi bahwa negara indonesia adalah negara hukum. Sedangkan pejabat pemerintahan adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga yang menjalankan fungsi administratif belaka atau lazim disebut sebagai pejabat administrasi negara seperti menteri menteri sebagai pembantu presiden beserta aparatur pemerintahan lainnya di lingkungan eksekutif. Ada beberapa lembaga penegak hukum.