Materi Muatan Peraturan Perundang Undangan. Materi muatan peraturan perundang undangan yang dapat memuat ketentuan pidana hanya undang undang peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten kota sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 15 ayat 1 undang undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan. 10 asas materi muatan peraturan perundang undangan inilahyang wajib dimiliki setiap peraturan perundangan undangan yang berlaku di nkri.
Jenis Hierarki Materi Muatan Peraturan Perundang Undangan Ppt Download from slideplayer.info
10 asas materi muatan peraturan perundang undangan inilahyang wajib dimiliki setiap peraturan perundangan undangan yang berlaku di nkri. Materi muatan peraturan perundang undangan yang dapat memuat ketentuan pidana hanya undang undang peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten kota sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 15 ayat 1 undang undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan. Apabila dilihat pada tata susunan hierarki dari peraturan perundang undangan di indonesia maka hal tersebut bukan hanya ditetapkan semata mata akan tetapi hal itu lebih dikarenakan peraturan perundang undangan di indonesia selain dibentuk oleh lembaga yang berbeda juga masing masing mempunyai fungsi dan sekaligus materi muatan yang berbeda sesuai dengan jenjangnya sehingga tata susunan.
Ayat 1 sebagai berikut materi muatan peraturan perandang undangan mengandung asas.
Tugas vi materi muatan peraturan perundang undangan tolok ukurnya hanya dapat dikonsepkan secara umum. Materi muatan peraturan perundang undangan juga mengandung asas asas yang harus ada dalam sebuah peraturan perundang undangan. Semakin tinggi kedudukan suatu peraturan perundang undangan semakin abstrak dan mendasar materi muatannya. Semakin tinggi kedudukan suatu peraturan perundang undangan semakin abstrak dan mendasar materi muatannya.
