Kewenangan Mpr Setelah Diadakannya Perubahan Uud 1945. Seperti yang tercantum dalam pasal 1 ayat 2 uud nri tahun 1945 bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh mpr. Dahulu sebelum ada perubahan uud 1945 kedudukan mpr berdasarkan uud 1945 merupakan lembaga tertinggi negara dan sebagai pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat.
Bivitri menilai kalau mpr diletakkan sebagai lembaga negara tertinggi akan merusak sistem presidensial yang diterapkan setelah amandemen uud 1945. Mengajukan rancangan undang undang kepada dpr yang berkaitan dengan otonomidaerah hubungan pusat dan daerah pembentukan pemekaran serta penggabungan. Kekuasaan presiden pada negara yang modern ini selalu didasarkan pada konstitusi yang digunakan pada negara tersebut.
Di indonesia sendiri mulai dari kemerdekaan hingga saat ini sudah mengalami beberapa perubahan konstitusi mulai dari uud 1945 konsitusi ris 1949 uuds 1950 kembali ke uud 1945 melalui dekrit presiden tanggal 5 juli 1959 sampai dengan perubahan uud 1945 sebanyak empat kali.
Itu terlihat dalam pasal 1 ayat 2 uud nri 1945. Sebelum amandemen mpr merupakan lembaga tertinggi negara bahkan kedudukan presiden sebagai mandataris mpr. Di indonesia sendiri mulai dari kemerdekaan hingga saat ini sudah mengalami beberapa perubahan konstitusi mulai dari uud 1945 konsitusi ris 1949 uuds 1950 kembali ke uud 1945 melalui dekrit presiden tanggal 5 juli 1959 sampai dengan perubahan uud 1945 sebanyak empat kali. Bab iv analisis kewenangan mpr setelah di amandemennya uud 1945 dilihat dari perspektif fiqh siyasah dusturiah menurut.