Ketidakpatuhan Pemerintah Terhadap Hukum Dalam Mengelola Negara Dapat Mengakibatkan. Oleh karena itu negara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat indonesia serta makhluk hidup lain. Kebijakan yang dahulu cukup ketat seperti misalnya mengajukan terlebih dahulu program kerja sejak setahun sebelumnya kini mendapat relaksasi hanya dengan sebuah laporan kinerja di bidang kesehatan untuk langsung.
Mengakibatkan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam negara kesatuan eenheidstaat men jadi tidak harmonis atau bahkan berada pada titik yang mengkhawa tirkan sehingga timbul gagasan untuk mengubah negara kesatuan menjadi negara federal. Kebijakan yang dahulu cukup ketat seperti misalnya mengajukan terlebih dahulu program kerja sejak setahun sebelumnya kini mendapat relaksasi hanya dengan sebuah laporan kinerja di bidang kesehatan untuk langsung. Dalam 15 tahun terakhir yaitu sejak 2005 sampai dengan 30 juni 2020 bpk telah menyampaikan 571 466 rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas yang dipe riksa sebesar rp259 38 triliun.
Jakarta cnn indonesia ketua badan akuntabilitas keuangan negara bakn dpr ri marwan cik asan mengkritik perppu nomor 1 tahun 2020 yang membuat pemerintah kebal hukum dalam mengelola.
Pemerintah pusat selanjutnya disebut pemerintah adalah presiden ri yang memegang kekuasaan pemerintah negara ri sebagaimana tercantum dalam uud 45. Terhadap permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian potensi kerugian dan kekurangan penerimaan pada saat pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara atau daerah senilai rp509 61 miliar tulis bpk dalam laporan ihps i 2017 dikutip selasa 3 10. Kebijakan yang dahulu cukup ketat seperti misalnya mengajukan terlebih dahulu program kerja sejak setahun sebelumnya kini mendapat relaksasi hanya dengan sebuah laporan kinerja di bidang kesehatan untuk langsung. Permasalahan ini merupakan ketidakpatuhan terhadap undang undang nomor 8 tahun 1971 tentang perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara.