Ketentuan Yang Diatur Dalam Hukum Pidana Adalah Tentang. Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Ketentuan tentang grasi dimuat dalam ketentuan pasal 14 undang undang dasar republik indonesia tahun 1945 uud 1945.
Ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang undangan lain. Ketentuan tentang grasi dimuat dalam ketentuan pasal 14 undang undang dasar republik indonesia tahun 1945 uud 1945. 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran.
Maka kalau dia diatur diluar kodifikasi maka harus dalam bentuk uu yang dalam hal ini pengertian uu pidana khusus adalah ketentuan ketentuan tentang hukum pidana selain dari kuhp dan mengatur khusus baik tentang perbuatan tertentu ataupun orang tertentu.
Maka kalau dia diatur diluar kodifikasi maka harus dalam bentuk uu yang dalam hal ini pengertian uu pidana khusus adalah ketentuan ketentuan tentang hukum pidana selain dari kuhp dan mengatur khusus baik tentang perbuatan tertentu ataupun orang tertentu. Kuhp tindak pidana malpraktik tidak diatur dengan jelas dalam kuhp. Di dalam pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 kuhp telah diatur mengenai berlakunya hukum pidana indonesia menurut waktu kapan dilakukannya suatu tindak pidana oleh karena itu selanjutnya yang perlu diketahui adalah dimana tempat berlakunya hukum pidana indonesia tersebut sekaligus juga terkait dengan bagi siapa hukum pidana tersebut diberlakukan. Diatas telah dsebutkan bahwa hukum pidana khusus itu pada umumnya banyak yang diatur diluar kodifikasi.