Kepolisian Negara Republik Indonesia Secara Rinci Diatur Dalam Undang Undang Nomor. Uu 2 tahun 2002 tentang polri mencabut undang undang nomor 28 tahun 1997 tentang kepolisian negara republik indonesia. Polri secara umum diatur dalam undang undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian republik indonesia uu 2 2002.
Kepolisian negara republik indonesia atau yang sering disingkat dengan polri dalam kaitannya dengan pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat penegakan hukum perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi. Uu 2 tahun 2002 tentang polri mencabut undang undang nomor 28 tahun 1997 tentang kepolisian negara republik indonesia. Undang undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia lembaran negara republik indonesia tahun 2002 nomor 2.
Kepala kepolisian negara republik indonesia yang selanjutnya disebut kapolri adalah pimpinan kepolisian negara republik indonesia dan penanggung jawab.
Kepolisian sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 1 huruf h. Undang undang nomor 28 tahun 1997 tentang kepolisian negara republik indonesia dianggap sudah tidak memadai lagi dan perlu diganti untuk disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan hukum serta ketatanegaraan republik indonesia karena hal tersebut maka diperlukan bentuk. Anggota kepolisian negara republik indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat. Mencatat secara rinci dalam buku register dan ditandatangani.