Buatlah Bagan Lembaga Peradilan Di Indonesia. Pertanggungjawaban presiden terhadap mpr tersebut mengandung ciri ciri parlementer dan juga kedudukan presiden sebagai mandataris mpr pelaksana gbhn menunjukkan supremasi majelis parliamentary. Ma membawahi peradilan di indonesia pasal 24 ayat 2 uud nri tahun 1945.
Badan peradian itu terdiri dari. Selain itu keberadaan dewan pertimbangan agung dpa sebagai penasihat presiden dihapuskan sejak amandemen uud 1945. Struktur tersebut akan menggambarkan dengan jelas kedudukan fungsi hak dan kewajiban dari masing masing posisi yang ada dalam lingkup perusahaan tersebut.
Pertanggungjawaban presiden terhadap mpr tersebut mengandung ciri ciri parlementer dan juga kedudukan presiden sebagai mandataris mpr pelaksana gbhn menunjukkan supremasi majelis parliamentary.
Sebelum amandemen sempat dianggap bahwa indonesia menganut sistim quasi presidensiil karena tercermin dalam pasal 5 angka 1 dan 21 angka 2 uud 1945 karena presiden dan dpr bersama sama membuat uu. Konsep dari program program yang dilakukan oleh lbh bertujuan untuk. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri pengadilan tinggi dan mahkamah agung sebagai pengadilan negara tertinggi sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 1 uu no. Sesuai dengan uud 1945 perubahan ketiga kekuasaan kehakiman di indonesia dilakukan oleh mahkamah agung dan mahkamah konstitusi.